“Kami coba ambil sampel produk jamu ini minggu lalu kemudian langsung lakukan pemeriksaan kandungan sampel,” ujar Kepala BPOM Gorontalo Abdul Rahim kepada Tribun, Rabu (25/1/2012).

Dan ternyata benar saja, menurut Abdul kecurigaan pihaknya terbukti setelah dari hasil pemeriksaan sampel diketahui produk jamu cair ini positif mengandung senyawa kimia piroksikam.

“Fakta ini jelas menunjukkan bahwa produsen jamu ini melakukan pembohongan publik dengan menerangkan di bungkus produk kalau bahan-bahan yang digunakan alami dan tradisional,” ujarnya.

Menurut Abdul, adanya kandungan piroksikam dalam produk jamu Akar Dewa ini jelas merupakan golongan BKO dan tidak boleh ditambahkan dalam produk jamu apapun. “Tidak diperbolehkan ada BKO dalam produk jamu apapun,” ujarnya.

Piroksikan sendiri menurut Abdul merupakan senyawa kimia yang bisa ditemukan dalam beberapa produk obat untuk mengatasi penyakit reumatik. “Masalahnya senyawa kimia ini ada dalam produk jamu ini dan sama sekali tidak dituliskan juga berapa kandungannya,” terangnya.

Menurut Abdul penggunaan bahan kimia piroksikan dalam waktu lama dan kandungan yang berlebihan bisa mengakibatkan kerusakan ginjal bagi konsumennya.

Abdul menambahkan, pihaknya sudah turun ke semua penjual produk jamu ini dan memerintahkan untuk tidak boleh lagi menjual produk jamu yang berlebel Akar Dewa ini. “Kami sudah instruksikan semua toko dan pasar yang menjual produk ini untuk segera menariknya dari pasaran dan tidak boleh dijual lagi,” jelas Abdul.

Sementara itu, dalam kurun waktu satu minggu ke depan Abdul memastikan pihaknya sudah turun melakukan sidak semua produk bermerk Akar Dewa kemudian akan dimusnahkan. “Selama satu minggu ke depan kami akan terus lakukan sidak untuk menarik produk jamu ini dari pasaran,” tegasnya.

Mengingat produk jamu ini diproduksi dari Surabaya dan bukan dari Gorontalo, Abdul memastikan dirinya sudah menyurati BPOM pusat untuk menindaklanjuti temuan ini serta memastikan lokasi produksinya di Surabaya. “Karena di sampul produk tertera nomor ijin BPOM dan itu jelas dipalsukan,” ujar Abdul.

Menurutnya tindakan ini jelas murni pidana, dan pemilik pabrik dipastikan akan dikenai sangsi pidana UU kesehatan serta UU perlindungan konsumen. “Pasti yang bersangkutan akan kena sangsi padana,” tegasnya.

Dari pengamatan Tribun, produk jamu Akar Dewa ini berbentuk cair dan dibungkus dalam sampul plastik. Di bagian depan sampul produk tertera khasiat jamu untuk pegal linu dan asam urat serta jelas tertulis mengandung bahan alami.

Juru Bicara Citibank, Dita Amahorseya menyatakan, direksi tetap mendukung sepenuhnya investigasi pihak kepolisian. Citibank lebih memilih untuk menahan diri menghadapi tuntutan tersebut hingga proses investigasi polisi usai. “Sampai saat ini tidak ada indikasi ke arah itu, “ ujarnya, Kamis (28/4).

Saat ini Bank Indonesia (BI) tengah menyiapkan sanksi ganda untuk menjerat Citibank, baik untuk persoalan private banking maupun penagihan kartu kredit. Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) menemukan beberapa pelanggaran antara lain dalam perjanjian kerja sama antara Citibank dan pihak penagih.

Dalam perjanjian tersebut segala tanggung jawab akhir berada di pihak penagih. “Padahal di Peraturan Bank Indonesia (PBI) diatur bahwa segala permasalahan dalam penagihan harus menjadi tanggung jawab bank,” ujar Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI Difi Ahmad Johansyah,

Selain itu, Citibank dianggap melakukan pelanggaran soal kolektibilitas atau tingkat penunggakan utang dari nasabah kartu kredit yang berdasarkan PBI baru. Dalam aturannya, bank hanya boleh mengalihkan kegiatan penagihan utang kepada pihak ketiga setelah tunggakannya masuk kolektibilitas empat (diragukan) dan lima (macet).

Sistem pengawasan Citibank terhadap jasa penagih juga dinilai lemah. Citibank juga dianggap lambat merespon lemahnya penanganan keluhan nasabah yang banyak keberatan atas sikap para debt collector.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution pun menilai Citibank telah melakukan pelanggaran prosedur (SOP) transaksi keuangan, hingga Melinda Dee dengan leluasa menggasak dana nasabah. Darmin menyatakan pihak BI masih membutuhkan waktu agar dapat memberikan sanksi yang matang dan tidak setengah-setengah. “Kami tidak ingin menyicil sanksi,” katanya.

Ekonom INDEF, Didik J Rachbini menyatakan, sanksi yang diberikan sebaiknya hanya ditujukan pada orangnya bukan instansinya. “Kalau sifatnya kriminal, orangnya saja yang dihukum,” tuturnya. Selain itu menurutnya, BI juga harus diberi hukuman atas kelalaiannya.

“Kemarin Citibank, sekarang ada Bank Mega, artinya pengawasan BI lalai, makanya pengawas juga mesti dihukum,” ujarnya. Menurutnya, pengawasan BI seudah jebol sejak 1998 sejak kasus Century, makanya hingga kini respon pengawasannya lambat. Fitria Andayani

Ketiganya ditahan di ruang tahanan Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (31/3). Menurut Kepala Satreskrim Polres Metro Jaksel Ajun Komisaris Besar Budi Irawan, Irzen diduga tewas akibat penganiayaan psikis saat diinterogasi para penagih utang salah satu bank swasta di Jakarta.

”Korban sengaja datang ke Citibank Cabang Menara Jamsostek, Jalan Gatot Subroto, Mampang Prapatan, untuk mengklarifikasi tagihan kartu kreditnya. Namun, dari penyelidikan sementara, korban justru dibawa ke ruang negosiasi. Di ruang ini diduga korban mendapat siksaan psikis sehingga pembuluh darah otaknya pecah,” kata Budi, kemarin.

Kamis sore hingga malam, Budi dan timnya dijadwalkan mendatangi Citibank di Menara Jamsostek untuk melengkapi berkas kasus tewasnya Irzen. Temuan polisi, korban masih terdata sebagai Sekretaris Jenderal Partai Pemersatu Bangsa.

Sekertaris Jenderal Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Irnez Octa, diduga meninggal karena tindak kekerasan. Dari hasil visum diketahui, pembuluh darah kepala bagian belakangnya pecah, kepala belakang bagian kiri Irnez mengalami memar.

“Dia juga mengalami beberapa luka lecet di bagian hidungnya,” kata Kepala Kepolisian Resor Jakarta Selatan Komisaris Besar Gatot Eddy Pramono, Jumat 1 April 2011.

Irzen, 50 tahun, dibunuh oleh debt collector kartu kredit Citibank karena protes terhadap tagihan kartu kreditnya. Korban tidak terima karena tagihan kartu kreditnya membengkak dari Rp 48 juta menjadi Rp 100 juta. Itu terjadi saat ia akan membayar tagihan kartu kredit di kantor Citibank Cabang Menara Jamsostek, Jakarta Selatan Selasa (29/3) lalu.

Akibat kesal, pegawai Citibank berinisial A beserta dua rekannya H dan D menghabisi nyawa Irzen di salah satu ruang di lantai 5 gedung itu.

Menurut Gatot, meski hasil visum sementara menunjukkan adanya tindak kekerasan, namun ketiga tersangka, A yang merupakan karyawan Citibak, dan D serta H selaku penagih utang belum mengaku menganiaya Irnez.

Kepada polisi, mereka hanya mengaku menepuk pundak Irnez dan memukul tangannya. “Tapi itu baru pengakuan mereka, kami belum tahu seberapa keras tepukan mereka di pundak korban.”

Karenanya, penyidik akan meminta keterangan saksi ahli mengenai kemungkinan adanya penganiayaan terhadap Irnez.

Dalam kasus itu, penyidik menemukan sejumlah barang bukti berupa bercak darah di gorden ruangan, dinding, serta adanya luka pada bagian hidung Irnez. “Korban juga mengeluarkan air liur atau busa,” kata Gatot.

Menurut Budi, Polsek Metro Mampang pada Selasa sekitar pukul 12.00 mendapat telepon dari seseorang yang mengaku teman korban. ”Teman itu memberitahukan soal Irzen yang diinterogasi petugas penagih Citibank. Petugas kami sampai di lokasi sebelum pukul 13.00 dan menemukan korban dengan mulut berbusa. Darah keluar dari hidung,” katanya.

Jasad korban langsung dibawa polisi ke RSCM. Dari hasil visum, tidak ditemukan lebam yang mengindikasikan adanya penganiayaan fisik. Hanya ditemukan darah, antara lain di hidung korban yang diduga berasal dari pecahnya pembuluh darah otak.

Data dari RSCM menyebutkan, jasad Irzen—ditulis sebagai warga Budi Indah Blok I/3 RT 05 RW 07 Nomor 13 Batu Ceper, Tangerang—dikirim oleh Polsek Mampang, Jaksel. Pada Rabu (30/3), jenazah Irzen diambil kerabatnya, Esi Ronaldi, ke Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jaksel.

Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan bercak darah di dinding dan tirai ruang negosiasi. Ruang ini berada di lantai lima dengan ukuran sekitar 2 x 3 meter. Budi menyebutkan, di ruangan ini hanya ada satu meja dan kursi. Irzen dibawa ke ruangan ini karena mempertanyakan utang kartu kreditnya, yang menurut korban hanya sekitar Rp 48 juta, tetapi tagihan resmi dari bank menyebutkan utangnya hingga Rp 100 juta.

Pasal pengeroyokan

”Kami sudah menahan tiga tersangka. Ketiganya adalah satu karyawan Citibank yang bertugas di bagian penagihan berinisial A dan dua lagi adalah agen penagih utang berinisial H dan D. Kasus ini juga masih dalam pengembangan,” kata Budi lagi.

Ketiga tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 170 tentang pengeroyokan, dan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Praktisi hukum Friska Gultom yang dihubungi terpisah mengatakan, pengenaan Pasal 351 dan Pasal 170 tidak tepat. Sebab, hasil otopsi tak menyebutkan adanya tanda penganiayaan fisik. Pembuktian tuduhan adanya penganiayaan psikis juga akan sulit.

”Bagaimana mau membuktikan bahwa korban teraniaya secara psikis kalau korban sudah tewas?” kata Friska.

Bukan karyawan Citibank

Sementara itu Ditta Amahorseya, Country Corporate Affairs Head Citi Indonesia, kepada Kompas melalui telepon menjelaskan, ketiga orang yang ditetapkan polisi sebagai tersangka berasal dari agensi penagih utang ”Tidak ada satu pun yang berstatus karyawan Citibank,” katanya, Kamis (31/3).

Ditta mengakui, Citibank memang memiliki beberapa ruang kantor negosiasi atau collection, antara lain di Menara Jamsostek. Saat ini, penanganan kasusnya diserahkan kepada kepolisian.

Ditta menegaskan, Citibank memiliki kode etik yang harus dipatuhi penagih utang, termasuk larangan menggunakan kekerasan. ”Tentu kami akan putus agensi itu kalau dari hasil penyelidikan polisi mereka memang benar melakukan perbuatan yang melanggar kode etik Citibank. Kami tak akan menoleransi tindakan semacam itu,” ucapnya.

Citibank, menurut Ditta, memiliki dan mematuhi kode etik yang ketat sehubungan dengan proses penagihan utang. Semua karyawan agensi yang mewakili Citibank dituntut untuk mematuhi kode etik tersebut setiap kali berinteraksi dengan nasabah, termasuk tidak menggunakan segala bentuk ancaman.

Ketua Umum Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Dodit Wiweko Probojakti yang dihubungi Kompas menyatakan, AKKI tak bisa mencampuri soal penagihan utang kartu kredit. Pasalnya, soal penagihan adalah kewenangan penerbit kartu kredit.

Penerbit kartu tentunya memiliki kebijakan internal dalam penagihan kartu, termasuk penerbit kartu sebesar Citibank. ”Kalau nasabah datang ke kantor penerbit kartu untuk menyelesaikan masalah kartu kredit atau mencari solusi, itu sudah benar,” ujar Dodit.

Dalam jawaban melalui surat elektronik kepada Kompas, Ditta menyebutkan, Citibank menyampaikan bela sungkawa kepada pihak keluarga korban. ”Kami bekerja sama dengan keluarga untuk membantu mereka pada saat yang sulit ini,” katanya.

“Ini merupakan wujud tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa semua produk kami berada dalam standar tertinggi dalam hal keamanan dan kualitas. Meski produk tersebut telah berada di tangan konsumen selama bertahun-tahun,” papar Yukihiro Aoshima, President Director PT HPM, dalam keterangan pers, Jumat (18/2).

Jumlah ketiga model yang akan diperbaiki mencapai 30.252 unit. Jumlah itu terdiri dari 16.300 unit Honda Jazz yang produksi Juni 2008-Maret 2010, kemudian 10.592 unit Honda Freed yang diproduksi Mei 2009–Februari 2010, serta 3.360 unit sedan Honda City keluaran Oktober 2008-Januari 2010.

PT HPM tidak menggunakan istilah penarikan produk tetapi program penggantian komponen Lost Motion Spring yang terdapat pada lengan penggerak (rocker arm). Layanan tersebut diberikan secara gratis.

Menurut Aoshima, proses penggantian komponen akan dilakukan mulai 28 Februari di Pulau Jawa dan 2 Maret di wilayah luar pulau tersebut. “Proses penggantian diperkirakan hanya membutuhkan waktu tiga jam,” kata dia.

Para pemilik kendaraan yang masuk dalam daftar penggantian akan dihubungi langsung atau melalui surat oleh PT HPM.

Seperti dilansir Nikkei.com dan Reuters, Kamis (17/2), Honda Motors Corporation mengumumkan akan menarik hampir 700 ribu unit Honda Fit (Jazz), Freed, dan City di berbagai belahan dunia. Alasan penarikan karena komponen mesin bermasalah.

Komponen mesin Lost Motion Spring yang terdapat pada lengan penggerak (rocker arm) berpotensi bengkok sehingga menimbulkan kebisingan dan berpotensi menyebabkan mesin mati secara tiba-tiba. Setelah itu mesin sulit untuk dihidupkan kembali.

Mobil yang ditarik itu berada di Amerika Utara, Asia Pasifik, Amerika Latin, Timur Tengah, serta Afrika.

PT Honda Prospect Motor (HPM) sebagai pemegang merek Honda di Indonesia sudah mengumumkan penarikan sekitar 30.252 unit Honda Jazz, Freed dan City. Apakah mobil Anda termasuk diantaranya?

Disebutkan jika komponen Lost Motion Spring, yang berfungsi menekan rocker arm (lengang penggerak) pada putaran mesin rendah, setelah kurun waktu tertentu dapat melengkung dan patah sehingga menimbulkan bunyi mesin yang tidak normal. Dalam kemungkinan yang terburuk, berpotensi menyebabkan mesin mogok.

“Merupakan tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa seluruh produk kami berada dalam standar tertingginya dalam hal keamanan dan kualitas, bahkan ketika produk tersebut telah berada di tangan konsumen selama bertahun-tahun,” kata President Director HPM, Yukihiro Aoshima dalam rilisnya, Jumat (18/2/2011).

Jumlah total unit yang teridentifikasi di dalam recall ini adalah 30.252 unit, dengan Vehicle Identification Number mobil sebagai berikut:

City (3,360 unit)
Produksi Okt 2008 – Jan 2010

Catatan : *** menjelaskan seluruh tipe dan varian

Konsumen yang mobilnya teridentifikasi disarankan untuk melakukan booking di bengkel resmi Honda untuk penggantian komponen. “Proses penggantian komponen ini memakan waktu sekitar 3 jam,” tulis mereka.

Aktivitas penggantian komponen ini mulai berjalan dari tanggal 28 Februari 2011 di seluruh Jawa, serta dari tanggal 2 Maret 2011 untuk wilayah luar Jawa. Program ini akan berlangsung selama 6 bulan.

HPM menyebutkan untuk konsumen yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Honda Customer Care di nomor telepon 0-800-1122-789 dari Senin-Jumat dari jam 09.00 – 17.00 WIB atau dealer resmi Honda terdekat.

Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) BI Difi A Johansyah mengatakan, berdasarkan laporan tersebut yang sudah diproses mencapai 4.400 pengaduan. “Hasilnya sebagian besar yang melakukan praktek penawaran KTA melalui sms adalah bank asing,” ujarnya, Selasa (1/2).

Difi bilang, untuk menindaklanjuti laporan yang sudah masuk, bagi sms yang mencantumkan nama bank akan diserahkan dan diproses pengawas bank. Mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/6/PBI/2005 tentang transparansi produk dan pengguna data pribadi nasabah.

“Untuk sms yang tidak mencantumkan nama bank akan kami telusuri ke costumer service-nya dan setelah ditemukan akan dibawa ke pengawas,” tambahnya.

Informasi saja, akhir pekan lalu, BI meluncurkan Nomor pengaduan sms spam tawaran KTA. Nasabah bisa melaporkan kepada Bank Indonesia di nomor 085888509797. BI melakukan hal ini karena semakin maraknya penawaran KTA melalui sms yang meresahkan nasabah.

Difi berharap dengan adanya layanan tersebut maka praktek penawaran KTA melalui sms akan berkurang dan bank lebih mengedepankan know your costumer.

Menghentikan SMS

Country Marketing and Communication Head ANZ Panin Bank, Melati Salim mendukung kebijakan yang dilakukan oleh BI. Menurutnya, kerahasiaan nasabah suatu hal yang sangat penting. “Jadi tidak mungkin kami membocorkan hal tersebut,” ujarnya.

Melati menambahkan saat ini pihaknya tidak mengetahui bagaimana data nasabah tersebut bocor. Pasalnya, marketing bisa saja mengirim sms secara random tanpa mengetahui siapa nasabah tersebut.”Masalah ini masih terus diselidiki,” tambahnya.

General Manager Wealth Management Standard Chartered Indonesia Lanny Hendra mengatakan, pihaknya sudah menghentikan penawaran KTA melalui sms dan sudah menghimbau semua sales customer. “Sebagai market leader untuk KTA kami tidak ingin memasuki privacy nasabah,” ujarnya.

Strip uji gula darah biasanya dipakai penderita diabetes untuk mengetahui kadar gula darah mereka. Namun menurut FDA produk strip produksi Abbott ini memberikan hasil pengukuran yang tidak akurat. Akibatnya pasien mencoba menaikkan atau justru menurunkan kadar gula darahnya.

Menurut FDA kesalahan produk ini terjadi karena jumlah darah yang diserap dalam setiap strip sedikit sehingga hasil akhirnya tidak akurat.

Abbott menyebutkan 359 juta produk yang ditarik terdiri dari belasan nama dagang, termasuk Precision Xceed Pro, Precision Xtra, Medisense Optium, Optium, OptiumEZ dan ReliOn Ultima. Namun Abbott menyebutkan ReliOn Ultima tidak termasuk dalam produk yang ditarik. Produk yang ditarik dari konsumen akan diganti dengan produk strip lainnya tanpa perlu tambahan biaya.

Menurut Farid, dia kehilangan mobil Toyota Kijang Super miliknya di lahan parkir Carrefour Bintaro, Jakarta Selatan, Maret 2009.

”Saya dan pihak Carrefour telah bertemu difasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK merekomendasikan untuk meneruskan ke pengadilan,” kata Farid, Kamis (23/12) di Jakarta.

Dengan BPSK sebagai mediator, Farid mengakui bertemu dengan pihak Carrefour dua kali. Pihak Carrefour juga memberikan uang tali kasih. Namun, uang tali kasih itu, menurut Farid, bukan kompensasi pengganti kendaraan yang hilang, melainkan sebagai pengganti masa tunggu proses mediasi yang cukup lama.

Satria Hamid Ahmadi, Public Affairs Senior Manager PT Carrefour Indonesia, menegaskan, pihaknya telah menyelesaikan kasus dengan Farid secara damai.

”Konsumen adalah ujung tombak kami dan kami berusaha memberikan yang terbaik. Terkait kasus kehilangan di Carre- four Bintaro, dengan mediator BPSK, kasus itu sudah diselesaikan secara damai dan yang bersangkutan sudah mendapatkan kompensasi,” kata Satria.

Pengaduan lain yang diterima YLKI adalah kasus Adrian Alexis. Adrian kehilangan mobil Toyota Yaris keluaran tahun 2008. Dia parkir resmi di salah satu mal di Jakarta Barat. Hingga kini, Adrian mengaku belum mendapatkan ganti rugi dari perusahaan jasa layanan parkir, PT Secure Parking Indonesia. Klaim asuransi pun masih dalam proses.

Secretary Corp Secure Parking Indonesia Toni Tjuatja saat dihubungi Kompas, Kamis malam, belum bisa memberikan tanggapan. ”No comment dululah,” katanya.

Wajib ganti

Manajer Operasional Unit Pelaksana Teknis Perparkiran DKI Jakarta Syaefudin Zuhri mengatakan, secara hukum perusahaan jasa layanan parkir wajib mengganti kehilangan kendaraan milik konsumen.

”Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 18, pencantuman klausul perusahaan jasa layanan parkir tidak akan mengganti atas kehilangan kendaraan konsumen bisa batal demi hukum,” kata Syaefudin.

Namun, Syaefudin mengakui ada ketidaksinkronan antara UUPK dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran. Di perda justru ada klausul perusahaan jasa parkir tidak harus mengganti kehilangan kendaraan.

Syaefudin menegaskan, selama masih ada aturan tercantum di UUPK, aturan itu yang berlaku. Tentu saja agar semakin kuat landasan hukumnya, perda perparkiran di Jakarta harus segera direvisi.

Darmaningtyas, peneliti perkotaan, menambahkan, sudah seharusnya perusahaan jasa layanan parkir mengganti kehilangan kendaraan. Pemasukan dari pungutan parkir sangat besar, jauh di atas angka Rp 22 miliar target perolehan Pemprov DKI Jakarta dari parkir selama satu tahun.

Pendapat senada mengemuka dari Kurnia Asih Rahayu dari YLKI yang menangani keluhan warga soal layanan parkir.

”Perusahaan jasa layanan parkir sering bermain dengan waktu sehingga pengenaan tarif parkir tinggi meskipun hanya sebentar saja menggunakan lahan parkir. Sudah saatnya bertanggung jawab saat konsumennya kehilangan kendaraan di lahan parkir,” kata Darmaningtyas

“Jenis zat berbahaya yang ditemukan pada jajanan anak-anak di sekolah dasar ialah rhodamin B, siklamat, formalin, methanil yellow, dan boraks,” kata Kasi Pengawasan Makanan dan Obat Berbahaya Dinas Kesehatan Karawang, M Alwi, di Karawang, Selasa (21/12).

Dikatakannya, para petugas Dinas Kesehatan Karawang sudah mengambil 760 sampel jajanan yang diambil di 150 tempat jajanan di tempat-tempat jajanan sekitar sekolah dasar pada Juni dan November 2010.

Dari sampel yang diambil selama dua tahap pada 2010 tersebut, sekitar 26 persen atau 190 sampel jajanan anak diantaranya ditemukan mengandung zat berbahaya.

Jumlah jajanan anak yang mengandung zat berbahaya pada 2010, kata Alwi, menurun dibandingkan dengan pemeriksaan yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

“Dari 198 sampel jajanan anak yang diambil selama 2009, sekitar 52,2 persen diantaranya mengandung zat berbahaya. Sedangkan pada 2010 ini, hanya 26 persen yang mengandung zat berbahaya, dari 760 sampel jajanan,” katanya.

Menurut dia, penggunaan zat-zat tertentu pada makanan atau jajanan anak itu sebenarnya diizinkan, tetapi harus sesuai dengan kadar kandungan zat yang sudah ditentukan.

“Jika penggunaan zat-zat tertentu dibiarkan pada makanan atau jajanan anak, maka itu berbahaya. Karena itu, ditentukan batas toleransi penggunaannya,” katanya

“Gula merah dan permen ikut dirazia karena temuan di sana katanya ada bahan pemutih dalam jumlah besar,” kata Kepala Bidang Perdagangan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Bambang Mulyatno kepada wartawan usai rapat kerja (Raker) dengan Komisi VI (Komisi Perdagangan) DPR RI di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (11/10/2010).

Ditanya nama produk gula merah dan permen asal Indonesia yang ditolak Taiwan itu, Bambang tidak bersedia menjelaskan. “Ah, janganlah,” kata dia.

Menurut Bambang ketiga produk itu yakni Indomie, permen, dan gula merah sudah beberapa bulan yang lalu dilaporkan oleh pihak Taiwan kepada Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan.

“Ini kasusnya muncul dan tenggelam. Bisa juga kita berpikir mungkin situasional. Jadi, kalau bahan baku tidak ada, ya dipakai (produk itu),” kata Bambang.

Kendati demikian, masalah ini sudah ditanyakan dan dikonsultasikan ke KDEI. “Mereka (pihak Taiwan) sudah kirim pertanyaan ke kami dan sudah dijawab, sejauh ini baru sebatas tanya jawab. Dan kita ingin sampaikan ini harus tuntas,” kata Bambang.

Termasuk di antaranya, KDEI menanyakan ke otoritas berwenang di Taiwan siapa kira-kira pihak yang “bermain” dalam kasus ini karena ditengarai kasus ini tidak berdiri sendiri. “Kita konsultasikan siapa kira-kira pemainnya. Dan, mungkin mereka (otoritas Taiwan) tidak bersedia menjawab karena mereka melindungi importirnya,” papar dia.

Bambang mengaku bisa saja produk itu, terutama Indomie, mengandung bahan pengawet E218 (Methyl P-Hydroxybenzoate) karena tercemar dalam proses pendistribusian dan pengangkutan di kapal. “Bisa saja ya,” kata Bambang.

Sebelumnya, Sekjen Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani mengatakan dalam proses pengirimannya diduga produk itu terkontaminasi dengan produk lain. “Lalu barang ini (Indomie yang terkontaminasi) masuk ke toko lalu dikonsumsi masyarakat,” kata Franky.

Menurut dia, dalam laporan yang diterima pihaknya sebelum Lebaran awal September 2010, disebutkan Taiwan sudah melansir soal temuan itu dan waktu dilakukan pengecekan waktu itu sejumlah fakta ditemukan. “Ternyata itu (Indomie berpengawet) masuk ke Taiwan tidak diekspor dari produsennya langsung,” kata Franky.

Dalam siaran pers BPOM Jumat (15/10) disebutkan, pembatalan izin edar dan penarikan obat jadi yang mengandung sibutramine dilakukan BPOM mulai 14 Oktober sebagai tindak lanjut dari informasi aspek keamanan produk obat yang diperoleh hasil studi “Sibutramine on Cardiovascular Outcomes Triaf” (SCOUT) yang menunjukkan peningkatan risiko kejadian kardiovaskular.

Selain itu, sibutramine juga telah dilarang beberapa badan otoritas di negara lain atas dasar informasi terbaru mengenai aspek keamanan penggunaan sibutramine jangka panjang dari hasil studi SCOUT yang menunjukkan adanya peningkatan risiko kejadian kadiovaskular pada pasien dengan riwayat penyakit kardiovaskular.

“Dengan adanya informasi aspek keamanan terkini tersebut, dalam rangka melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat, Badan POM RI telah melakukan pembatalan izin edar dan penarikan produk obat yang mengandung sibutramine terhitung sejak tanggal 14 Oktober,” kata Kepala BPOM Kustantinah.

Sibutramine merupakan obat yang diindikasikan sebagai pengobatan adjuvant dalam membantu penurunan kelebihan berat badan di samping olah raga dan pengaturan diet.

BPOM juga telah memerintahkan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM (Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia) untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi dan pelayanan obat (apotek/rumah sakit/klinik) terhadap kemungkinan masih tersedianya obat tersebut.

Pemilik izin edar yang memproduksi obat yang mengandung sibutramine juga telah diperintahkan untuk menghentikan produksi dan melakukan penarikan obat dari peredaran serta memusnahkan obat dan bahan baku yang tersedia.

Distributor obat juga diperintahkan untuk menghentikan distribusi dan mengembalikan obat dimaksud kepada produsennya.

Selain itu, sarana pelayanan obat juga diminta untuk segera mengembalikan obat tersebut kepada distributornya.

“Masyarakat yang saat ini menggunakan obat-obat tersebut juga diimbau agar segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan alternatif pengobatan yang lain,” demikian Kustantinah.

Produk yang ditarik adalah Reductil Kapsul 10 mg dan Kapsul 15 mg yang didaftarkan oleh PT Abbott Indonesia, Maxislim Kapsul 10 mg dan Kapsul 15 mg (PT Sandoz lndonesia), Redufast Kapsul 10 mg (PT Sunthi Sepuri, lndonesia), Slimact Reductil Kapsul 10 mg dan Kapsul 15 mg (PT Dexa Medica, Indonesia), Redusco Kapsul 10 mg dan Kapsul 15 mg (PT Pharmasi Binangkit, Indonesia) dan Decaslim Kapsul 10 mg dan Kapsul 15 mg (PT Ilarsen, Indonesia).

Bagi masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut, dipersilakan menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM dengan nomor telepon 021-4263333 dan 021-32199000 atau email ulpk@pom.go.id dan ulpkbadanpom@yahoo.com atau Layanan Informasi Konsumen di seluruh Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.